Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang digelar secara daring diikuti Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Plt. Asisten II Pemprov Kalsel, drh. Suparmi, MS, di Command Center Setdaprov Kalsel di Banjarbaru pada Senin (17/7/2023) pagi.
Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta daerah yang tingkat inflasinya tinggi, untuk segara melakukan langkah tepat agar laju inflasi terkendali, sebagaimana arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat merusak struktur ekonomi dan dapat menimbulkan ketidakstabilan harga pangan di pasaran.
“Meskipun inflasi membaik, secara nasional 3,52 persen, tetapi angka inflasi di tingkat daerah juga terjadi variasi, ada yang rendah sekali, tapi juga ada (daerah) yang tinggi, ada yang sampai 5 persen,” ujar Tito.
Tito juga mengimbau agar ke depan daerah dengan tingkat inflasi rendah dapat terus dipertahankan, sebab inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kepada daerah yang rendah inflasinya agar terus dipertahankan, dan kepada daerah yang tinggi inflasinya untuk sesegera mungkin membuat gerakan,” tegasnya.
Tito meminta kepada daerah yang mengalami inflasi tinggi, agar segara mencari akar permasalahan terutama dari sisi suplai dan demand.
Sementara itu, Direktur Statistik Harga Windhiarso Putranto dalam paparannya mengatakan, bahwa pada minggu kedua bulan Juli ada beberapa daerah dengan angka inflasi yang tertinggi.
” Mereka diantaranya adalah Pulau Morotai 5,27 persen, Halmahera Utara 4,81 persen, Minahasa Utara 4,12 persen, Kepulauan Sangihe 3,95 persen, Subulussalam 3,90 persen, dan Rokan Hulu 3,42 persen” Ujarnya. Dalam kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial Kalsel, juga Bulog Kalsel, Kadin Kalsel, dan sejumlah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel yang bertanggung jawab atas masalah inflasi, turut hadir secara daring.
