Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar, tahun 2025.
Kegiatan diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bertujuan untuk menyusun strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banjar.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Fara Hayani, yang didampingi oleh Kasubbid Pembangunan Manusia, Syihabuddin.
Dalam sambutannya, Fara Hayani menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, dalam menyusun rencana aksi yang komprehensif dan tepat sasaran.
“Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya bersama dari semua sektor. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemisinan (TKPK) Kabupaten Banjar merupakan salah satu cara dalam mengurai persoalan yang kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama, serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan,” ujar Fara Hayani.
Sementara Syihabuddin, dalam arahannya menambahkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat diperlukan, untuk menyusun rencana aksi yang realistis dan implementatif.
“Kami mengundang berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk bersama-sama berdiskusi dan memberikan masukan yang konstruktif. Tujuan utama kita adalah menciptakan program yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Syihabuddin.
Diketahui dari segi persentase penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar selama 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2023 menunjukkan tren yang baik (menurun), meskipun pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun 2018 sebesar 0,02 poin menjadi 2,7 persen (kondisi Pandemi Covid-19). Namun di tahun 2020 kembali terjadi penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 2,55 persen.
Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,44 persen. Pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar berada di posisi paling rendah, diikuti Kabupaten Tapin dengan persentase kemiskinan sebesar 3,19 persen.
“Melalui tiga strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan, pemerintah daerah terus bekerja keras menghapuskan kemiskinan dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah serta melibatkan peran lembaga non pemerintah, civitas akademika, dan masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan,” pungkasnya.
FGD ini dihadiri oleh SKPD anggota TKPK Kabupaten Banjar. Diskusi difokuskan pada identifikasi masalah-masalah utama yang menjadi penyebab kemiskinan serta mencari solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Beberapa topik utama yang dibahas meliputi peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan jaringan pengaman sosial.
Dalam sesi diskusi kelompok, peserta berbagi pengalaman dan ide-ide untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Salah satu rekomendasi yang muncul adalah pentingnya pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat meningkatkan kapasitas diri dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur dasar juga menjadi perhatian utama.
Hasil dari FGD ini akan dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar tahun 2025. Dengan adanya masukan dan rekomendasi dari berbagai pihak, diharapkan rencana aksi yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan.
FGD ini merupakan wujud komitmen Bappedalitbang Kabupaten Banjar dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Melalui FGD ini, Bappedalitbang berharap dapat menciptakan program penanggulangan kemiskinan yang inovatif dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banjar.
