Pemerintah Kabupaten Banjar lakukan pembentukan Tim Pembina Posyandu, di Aula Barakat Martapura, Senin (17/2/2025) siang.
Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Posyandu.
Selain itu, juga membahas tentang persiapan Rakor Posyandu Kabupaten Banjar sekaligus identifikasi pilot project posyandu di 6 SPM Kabupaten Banjar.
Asisten Bidang Perekenomian dan Pembangunan, Ikhwansyah mengatakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu mencakup enam bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum/perlindungan masyarakat dan sosial.
“Agenda hari ini adalah pembentukan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banjar, alhamdulillah draft SK telah dibuat untuk dapat dibahas bersama pada rapat ini, dan draft akan segera dituntaskan karena harus sudah ditetapkan saat rakoor posyandu mendatang yang juga akan dihadiri dari staf Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ikhwansyah.
Dirinya menegaskan, seluruh SKPD di Kabupaten Banjar dilibatkan dalam rapat ini yang mencakup 6 SPM posyandu, dengan pembagian tugas disesuaikan dengan dinas masing-masing. Pada rapat ini peserta juga memberikan saran dan masukan serta rumusan dalam penanganan posyandu di Kabupaten Banjar.
Sementara Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Dasar Dinas PMD Banjar, Farida Ariyati mengatakan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 maka setiap daerah harus membuat SK. Jika kabupaten maka ada SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Posyandu Kabupaten.
Dalam hal ini terbagi SKPD yang mengampu 6 SPM, juga melibatkan BPKPAD terkait anggaran dan Kominfo untuk penyebarluasan informasi serta kesekretariatan melibatkan PKK.
“Rencananya 22 Februari nanti dilaksanakan rakoor posyandu kabupaten akan melibatkan pambakal dan lurah se-Kabupaten Banjar, juga tim pembina PMD provinsi dan tenaga ahli pendamping desa,” jelas Farida.
Terkait locus pilot project, lanjut Farida, masih belum final dan akan membuat telaahan staf.
Sementara untuk acuan adalah lokasi stunting dan desa-desa yang tingkat kemiskinannya tinggi.
Kemudian nantinya ditentukan pilihan mana dari semua itu yang dilakukan intervensi dari 6 SPM di lokasi tersebut untuk dijadikan pilot project.
