Pelabuhan Tamping di Desa Talo, Kecamatan Taliabu Barat, rencananya dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara.
Namun rencana tersebut masih terkendala lantaran kekurangan lahan.
Untuk itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Pulau Taliabu akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dalam upaya pembebasan lahan di area Pelabuhan Tamping di Desa Talo.
“Iya, kondisi sama dengan bandara. Harusnya yang urus sertifikat lahan benar serius sesuai kebijaksanaan pimpinan daerah,” ujar Kepala Dishub Pulau Taliabu, Irwan Mansur, dilansir dari infopublik.id.
Irwan menambahkan, target tahun ini dua kapal PT Pelni yakni KM Dorolonda dan KM Labobar sudah bisa beroperasi di Pulau Taliabu. Hal itu juga akan berdampak baik pada peningkatan infrastruktur, termasuk roda perekonomian.
Irwan mengatakan, semua rencana tersebut sudah disampaikan ke pemerintah pusat melalui surat, tinggal bagaimana Pemkab Taliabu membebaskan lahan yang diminta oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub meminta Pemkab membebaskan lahan minimal 5 Hektare dari 10 Hektare. Standar pengembangan pelabuhan penumpang lokal menjadi pelabuhan pengumpul,” ungkapnya.
