Patroli pengamanan kawasan hutan di konsesi PKP2B PT. AGM Blok 1, serta memasang papan peringatan tambang illegal Desa Rampah Kecamatan Telaga Bautung Kab. Banjar, dilakukan personel gabungan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Pamobvit Polda Kalsel, Denpom VI/2 Banjarmasin dan Satgas Peti PT AGM.
Perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Rifi Hamdani mengatakan, giat dilakukan selain dalam rangka patroli, juga sekaligus pemasangan papan larangan aktivitas tambang di lokasi ini.
“Jadi patroli sekaligus pemasangan papan larangan penambangan ini sebagai bentuk penegasan bahwa kegiatan illegal dikawasan hutan merupakan pelaggaran hukum,” jelasnya, Kamis (30/05/2024).
“Siapapun tidak boleh melakukan aktivitas di kawasan hutan secara illegal karena berdampak merusak lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan hilangnya habitat hewan asli,” ujar Rifi Hamdani.
Sementara Kuasa Hukum PT AGM, Suhardi mengatakan pemasangan dan patroli gabungan ini dilakukan untuk menjaga konsesi PT. AGM dari kegiatan penambang liar (Peti), baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan.
“Berdasarkan informasi yang kita dapat di lapangan, beberapa waktu lalu di blok 1 diduga adanya penambang yang akan melakukan kegiatan penambang tanpa izin,” katanya
Menurut dia, pihak PT. AGM sudah melakukan penanaman kembali/reklamasi di blok 1 baik kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang masuk dalam konsensi PT. AGM.
“ini sebagai tanggung jawab PT. AGM pemegang kontrak Karya dari pemerintah. Maka dari itu Bapak Jendral Polisi (Purn) Drs. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama memberi arahan dengan tegas untuk menindak semua kegiatan penambangan illegal yang berada didalam konsesi PT. AGM sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” bebernya.
Diketahui, sanksi bagi pelaku peti dapat dikenakan saksi pidana penjara paling lama lima tahun, dan denda paling banyak Rp100 miliar, sebagaimana diatur pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta, perundang-undangan kehutananan, UU Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 83 ayat 1, dengan sanksi pidana 15 tahun denda 100 milyar, UU RI Nomor 18 tahun 2013, dan telah diubah ke dalam UU Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Kerja.
Dikesempatan yang sama, Perwira Pengendali Pamobvit Polda Kalsel, Kompol Rokhim mengatakan patroli Objek Vital Nasional PT. AGM dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Kapolda Kalsel, agar tidak ada lagi penambangan tanpa izin.
“Patroli pengamanan kawasan hutan ini untuk mencegah aktivitas peti di konsesi PT. AGM yang sudah tidak ada lagi sejak tahun 2020,” katanya.
Namun, menurutnya ada yang masih melakukan percobaan penambangan hingga sekarang, di lokasi blok 1 di dalam konsesi PKP2B PT. AGM.
