Sosialisasi penyusunan APBDESA berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kelumpang Barat Kotabaru Kalimantan Selatan, Jum’at (06/12/2024).
Sosialisasi disampaikan Kabid Bina Pembangunan Desa DPMD, Muhammad Ansar, dan dari penggerak Swadaya masyarakat Ahli Muda Suyoto, dalam acara Sosialisasi Penyusunan APBDes anggaran 2025.
Acara dibuka langsung Plt Camat M. Octo Brahma Yogayana selaku Pemerintah Kecamatan Kelumpang Barat, serta dihadiri tiga Kecamatan, Kecamatan Kelumpang Barat, Sampanahan dan Kecamatan Sungai Durian, serta seluruh Aparatur Pemerintahan Desa, Kepala Desa Sekretaris, Kasi dan Kaur Desa masing-masing yang ada di tiga Kecamatan, baik dari Kecamatan Kelumpang Barat, Kecamatan Sampanahan, serta Kecamatan Sungai Durian Kotabaru.
Serta dihadiri seluruh pendamping desa, untuk masing-masing desa yang mengikuti sosialisasi, yang berlangsung di Bungkukan Kecamatan Kelumpang Barat Kotabaru.
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda DPMD, Suyoto mengatakan sosialisasi penyusunan APBDesa 2025 terus dilakukan setiap tahunnya.
“Jadi terkait penyusunan itu regulasinya sama akan tetapi secara Prioritas penggunaan Dana (DD) itu biasanya ada dari tahun ke tahun,” ujarnya.
“Untuk kendala sebenarnya lambatnya regulasi penggunaan Dana (DD) dari Pusat, sehingga kadang desa walaupun punya rancangan itu belum final menunggu regulasi seperti peraturan Menteri Desa tentang prioritas yang utama dari pemerintah,” sambungnya.
Adapun untuk peraturan Menteri Keuangan terkait aturan prioritas, semuanya akan diatur persentasenya, seperti BLT apa masih ada, sandang pangan berapa persen, kemudian untuk penangan Stunting berapa persen, dimana masih menunggu peraturan Menteri Keuangan.
Disinggung adanya keterlambatan apakah adanya Silver Siskudes, Suyoto sampaikan itu hanya menyesuaikan, dimana secara umum desa sudah merancang, tapi finalisasinya agak lambat, karena menunggu peraturan tersebut.
“Jadi untuk mengatasinya, salah satunya DPMD sosialisasikan ini dengan menyampaikan rancangan, seperti rancangan Prioritas supaya itu menjadi pedoman awal, artinya kemungkinan tidak jauh dari regulasi yang keluar,” jelas Suyoto.
Sementara Kabid Bina Pembangunan Desa DPMD, Muhammad Ansar menerangkan sosialisasi dalam rangka memfasilitasi desa dalam menyusun APBDes 2025, sesuai Amanah Mendagri tahun 2018, APBDes yang disusun pada Oktober dan disahkan dibulan Desember.
“Kita mensosialisasikan ini membantu kawan-kawan untuk mempercepat proses dan APBDes itu ditetapkan pada bulan Desember, juga pelaksanaannya sudah diperoses bisa dibulan Januari, itulah inti dari Sosialisasi Penyusunan APBDes pada 2025,” tuturnya.
